Kasat Reskrim Polres Tanggamus Berikan Materi FGD Tindak Pidana Pemilu

Administrator   |   Pilkada  |   Jumat, 16 Februari 2018 - 01:04:31 WIB   |  dibaca: 508 kali
Kasat Reskrim Polres Tanggamus Berikan Materi FGD Tindak Pidana Pemilu

Focus Group Discusion (FGD) Sentra Gakkumdu Polres Tanggamus.

Polres Tanggamus - Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Devi Sujana, SH. S.Ik menghadiri Focus Group Discussion(FGD) tindak pidana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, serta bupati dan wakil bupati Tanggamus Tahun 2018.

FGD digelar sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanggamus di Hotel 21 Gisting, Kamis (15/2/18) dimulai pukul 08.00 Wib.

Kasat Reskrim AKP Devi Sujana memaparkan, proses penyidikan terhadap pelanggaran Pemilu meliputi, yang pertama, penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat; kedua, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu 3 hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik TPP disertai petunjuk yang harus dilakukan untuk dilengkapi; ketiga, penyidik mengembalikan berkas kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas; keempat, penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan dan berkas perkara dilaksanakan di Sentra Gakkumdu dan kelima, setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik TPP menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.


Perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus Gatra Yudha Pramana SH mengungkapkan, dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018 dimana Rawan terjadi gesekan dan pelanggaran - pelanggaran terkait Pemilu.

"oleh karena itu demi amannya pilkada Tanggamus tahun 2018 meminta agar semua pihak dapat bekerjasama untuk berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaran Pemilu dalam tiap tahapan sesuai tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan undang-undang dan segera laporkan kepada Sentra Gakkumdu," ungkapnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Dedi Fernando memaparkan salahsatu topik bahasannya, jika Panwaslu yang merupakan gerbang dari pengaduan ataupun temuan dalam penegakan Hukum terpadu(Gakkumdu), memiliki syarat dan tata cara, jika masyarakat ingin melaporkan dugaan tindakan pelanggaran sepanjang tahapan Pilkada yang saat ini tengah berjalan di Tanggamus.

"Ya diantaranya pelapor bersedia menandatangani formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A1. Nah sebelum formulir itu diisi dan ditandatangani, sebelumnya pelapor harus melengkapi data pribadinya seperti, Nama, alamat pelapor yang di sertakan Fotokopi KTP. Dan ini berlaku bagi masyarakat Tanggamus, jika bukan warga Tanggamus dan tidak berdomisili di Tanggamus,maka laporannya tidak diakomodir,"jelas Dedi Fernando.

Setelah melengkapi identitas Pelapor sambungnya, waktu pula menjadi fokus perhatian dari Panwaslu dalam menerima laporan dari pelapor, dimana rentang waktu kejadian atau dugaan yang dilaporkan tidak boleh lewat dari Tujuh (7) hari, dari terjadinya dugaan pelanggaran.

"Disertakan pula Nama dan alamat terlapor, nama dan alamat saksi, kemudian pelapor dapat menguraikan kejadian prihal dugaan pelanggarannya yang dilengkapi dengan bukti buktinya"lanjutnya.

Hadir dalam pemateri di kegiatan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Unila, Rudy,SH.,LL.M.,LL.D, pemateri lainnya, mewakili Kapolres Tanggamus, Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP.Devi Sujana dan perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus yang masing masing merupakan koordinator dalam penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pilkada di Kabupaten Tanggamus.

Turur hadir sebagai Undangan sekaligus peserta, unsur dari Partai Politik pengusung pasangan calon, Organisasi Masa, Liason Officer(LO), maupun perwakilan dari Media Massa. (NN)

Profil Administrator

Administrator

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar




Komentar Facebook